36 Tahun Humanika: Mengapa Perjumpaan Para Mantan Demonstran Ini Begitu Penting Bagi Masa Depan Indonesia?
Ke mana perginya keriuhan teriakan di jalanan setelah tiga dekade berlalu? Apakah idealisme masa muda selalu berujung pada kompromi yang hambar di ruang ber-AC, atau ia sekadar berganti baju menjadi sesuatu yang lebih matang? Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali menghantui kita saat melihat para mantan aktivis kini menduduki kursi-kursi empuk kekuasaan. Namun, perhelatan reuni 36 tahun Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) di Jakarta baru-baru ini menyajikan narasi yang berbeda. Pertemuan ini bukan sekadar nostalgia bapak-bapak beruban, melainkan sebuah refleksi tajam tentang bagaimana “api” pergerakan tetap dijaga di tengah pusaran realitas politik yang kian pragmatis.
aktivissepanjangmasa: Ketika Idealisme Menembus Sekat Profesi
Satu hal yang mencolok dari reuni Humanika ke-36 ini adalah keberagaman latar belakang para alumninya yang hadir. Di sebuah restoran di kawasan Cilandak, sekat-sekat profesi seolah luruh. Kita melihat pemandangan yang langka: para menteri, bupati, menteri, hingga petinggi lembaga negara duduk satu meja dengan para pegiat sosial yang masih setia di garis luar. Nama-nama seperti Jumhur Hidayat, Agus Jabo Priyono, Muhammad Qodari, Trimedya Panjaitan, Andi Arief, hingga Hamid Basyaib hadir membawa identitas yang sama.
Tagline aktivissepanjangmasa yang diusung bukan sekadar pemanis spanduk. Humanika bukan lahir di ruang kosong; ia dibidani pada 17 September 1990 di tengah kepengapan politik Orde Baru. Saat itu, kebijakan NKK/BKK telah melumpuhkan urat nadi politik di kampus-kampus. Humanika muncul sebagai oase, sebuah “Kelompok Cipayung” yang menjadi rumah bagi berbagai warna ideologis—dari HMI, GMNI, PMKRI, PMII, hingga GMKI.
Solidaritas lintas generasi ini menjadi fenomena menarik di tengah polarisasi politik Indonesia saat ini. Di saat banyak kelompok pecah karena perbedaan pilihan elektoral, alumni Humanika membuktikan bahwa investasi terbaik dalam sebuah pergerakan bukanlah posisi jabatan, melainkan jejaring manusia yang dirawat puluhan tahun. Meski kini mereka tersebar di berbagai jalur pengabdian, ikatan sejarah sebagai mesin aksi yang ikut menggerakkan Reformasi 1998 tetap menjadi kompas bersama.
Paradoks Dukungan: Mengapa Tokoh Kritis Kini Menyerukan Stabilitas?
Salah satu poin yang paling mengundang perhatian dalam reuni ini adalah pernyataan politik dari pendiri sekaligus Ketua pertama Humanika, Bursah Zarnubi. Seorang tokoh yang lahir dari rahim kritik dan perlawanan jalanan kini secara terbuka menyerukan dukungan bagi stabilitas kepemimpinan nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Bursah berargumen bahwa demokrasi akan rusak jika pola “jatuh-bangun” pemerintahan terus berulang. Baginya, mandat rakyat harus diberikan kesempatan untuk membuktikan keberhasilannya tanpa gangguan politik yang prematur. Ini adalah pergeseran dari paradigma “meruntuhkan rezim” menjadi “merawat legasi.”
“Pak Prabowo kan mesti dua periode gitu loh maksudnya. Dan ini mesti kita dukung, enggak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil. Jadi bagi orang-orang yang mau jatuhkan tuh agak sabarlah sedikit. Minimal siklus 5 tahun itu dijagalah ya. Kita mesti siklus 5 tahun mesti dipertahankan. Enggak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak.”
Pernyataan ini mencerminkan sebuah kedewasaan politik yang menarik. Bagi aktivis yang dulu berada di garis depan penentang otoritarianisme, stabilitas kini dipandang bukan sebagai alat pengekang, melainkan kunci untuk memastikan mandat rakyat dapat dieksekusi dengan tuntas. Mereka melihat bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan napas panjang, bukan sekadar rotasi kekuasaan yang berujung pada kegaduhan yang tidak produktif.
”Revolusi Pasal 33”: Misi Merebut Kembali Kekayaan dari Oligarki
Namun, dukungan terhadap stabilitas itu tidak datang dengan cek kosong. Humanika menyuarakan visi substansial yang mereka sebut sebagai “Revolusi Pasal 33”. Konsep ini merupakan distilasi dari amanat UUD 1945 mengenai kedaulatan ekonomi.
Visi ini menekankan urgensi negara untuk mengambil alih kendali kekayaan nasional dari tangan “oligarki yang serakah.” Dalam pandangan Humanika, kegagalan mengelola sumber daya alam secara adil adalah penghambat utama yang membuat Indonesia terus terjebak dalam middle income trap (jebakan pendapatan menengah). Dukungan terhadap stabilitas pemerintahan Prabowo sejatinya adalah dukungan untuk melakukan “bedah total” atas ketimpangan ekonomi ini. Tanpa keberanian merebut kembali kekayaan dari segelintir elite, demokrasi hanyalah prosedur administratif yang kering bagi rakyat jelata.
Sate Ayam, Lontong, dan Intaian Intel: Sisi Humanis di Balik Gerakan
Di balik diskusi-diskusi politik tingkat tinggi, ada kisah kemanusiaan yang mengharukan dari sosok Sri Meliyana (Melly Zarnubi), yang sering dijuluki sebagai “Ibu Humanika”. Ia mengingatkan kita bahwa sebuah gerakan besar sering kali dirawat bukan oleh orasi di lapangan, melainkan oleh ketulusan di dapur.
Melly mengenang masa-masa sulit di rumah kontrakan sempit di Gang Poncol, Jakarta Selatan. Dengan menyisihkan 20 persen dari gaji pribadinya—saat Bursah masih menjadi “penganggur politik” yang sibuk memikirkan negara—ia selalu memastikan tersedia sate ayam dan lontong bagi para aktivis yang datang berdiskusi. Saat itu, risiko mereka bukan sekadar kemiskinan, tapi juga ancaman fisik. Melly tahu betul bahwa intelijen Orde Baru seakan hadir di “setiap tikungan jalan” menuju rumah mereka.
“Teman-teman aktivis adalah harta yang paling berharga… Saya selalu menyiapkan kopi dan makanan untuk teman-teman Bang Bursah. Memang repot, tetapi seiring waktu saya dapat menikmati. Inilah jalan untuk mengabdi kepada seorang suami aktivis.”
Menariknya, sosok yang dulu “hanya” di balik layar ini kini telah menjadi anggota DPR RI selama tiga periode. Sebuah pencapaian yang bahkan melampaui karier elektoral suaminya sendiri. Ini adalah bukti nyata dari semangat aktivissepanjangmasa; bahwa dedikasi yang dimulai dari dapur Gang Poncol bisa bertransformasi menjadi kekuatan legislasi di Senayan.
Godaan Jabatan: Ujian Sesungguhnya bagi Sang Aktivis
Mungkin peringatan paling tajam dalam pertemuan itu datang dari “The Living Legend”, Hariman Siregar. Sebagai tokoh senior Malari 1974, Hariman memberikan pesan moral yang sangat relevan bagi para alumni yang kini telah memiliki posisi di pemerintahan maupun lembaga negara lainnya.
Ia mengingatkan bahwa tantangan seorang aktivis saat berada di dalam kekuasaan jauh lebih berat daripada saat menghadapi moncong senjata di jalanan.
“Godaan jabatan itu lebih dari intimidasi sewaktu kita menjadi demonstran. Tetaplah konsisten membela rakyat kecil meski sudah memiliki jabatan.”
Analisis Hariman menempatkan jabatan bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai ujian integritas. Jika dulu penjara menjadi momok yang harus dihadapi dengan keberanian fisik, kini kenyamanan dan fasilitas jabatan menjadi jerat yang harus dilawan dengan keteguhan prinsip. Hariman bertindak sebagai kompas moral, memastikan para juniornya tidak tersesat dalam pragmatisme yang melenakan.
Kesimpulan: Catatan Masa Depan
Perjalanan Humanika dari sebuah kelompok studi intelektual pada 17 September 1990 hingga menjadi jejaring nasional yang solid di tahun 2026 adalah sebuah prestasi stamina politik. Dari era kegelapan NKK/BKK hingga era kepemimpinan Presiden Prabowo, organisasi ini terus bertransformasi tanpa kehilangan akar sejarahnya sebagai penjaga konstitusi.
Pertemuan 36 tahun ini bukanlah sekadar seremoni untuk merayakan masa lalu. Ia adalah upaya mengumpulkan energi lama untuk menjawab tantangan masa depan—mulai dari kedaulatan ekonomi hingga tegaknya keadilan bagi rakyat kecil. Pengalaman pahit di masa lalu harus menjadi bahan bakar untuk memastikan bahwa pembangunan bangsa tidak melupakan kemanusiaan.
Di tengah dunia yang kian sinis terhadap idealisme, mampukah kita tetap menjaga “api” yang sama setelah 36 tahun berlalu? Humanika setidaknya telah memberikan satu jawaban: api itu hanya akan tetap menyala jika kita tidak pernah berhenti bersolidaritas, dan tidak pernah membiarkan jabatan memadamkan nurani aktivisme kita. Apakah Humanika akan tetap menjadi rumah pergerakan, atau sekadar klub elite masa lalu? Sejarah masa depan Indonesia yang akan menjawabnya.