GKSR - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat

Profil Singkat

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) adalah koalisi/gerakan politik yang didirikan oleh delapan partai politik nonparlemen Indonesia — Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, PBB, PKN, dan Partai Berkarya — dengan fokus utama pada reformasi sistem pemilihan umum dan penurunan parliamentary threshold.

Jabatan Aktif

• Gerakan/Coalisi delapan partai politik nonparlemen (2025–sekarang)
• Ketua Umum: Ir. H. Muhammad Said Iqbal, M.E. (Presiden Partai Buruh)

Riwayat Jabatan

• Pendirian: 2025 (perkiraaan berdasarkan pernyataan “selama satu tahun bergerak” pada Milad ke-1, 2026-09-26)

Afiliasi Organisasi / Partai Anggota

GKSR merupakan wadah koalisi bagi delapan partai politik nonparlemen:

• Partai Buruh — Partai anggota GKSR; Muhammad Said Iqbal menjabat sebagai Presiden Partai Buruh.
• Partai Ummat — Partai anggota GKSR dan menjadi tuan rumah Milad ke-1 GKSR (2026-09-26).
• Partai Hanura — Partai anggota GKSR.
• Partai Perindo — Partai anggota GKSR; Feri Kurnia Rizkiansyah menjabat Waketum Partai Perindo.
• PPP — Partai anggota GKSR.
• PBB — Partai anggota GKSR.
• PKN — Partai anggota GKSR.
• Partai Berkarya — Partai anggota GKSR.

Kepastian Dasar Hukum

Tuntutan GKSR berlandaskan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memerintahkan pembentuk undang-undang mengubah ketentuan ambang batas parlemen 4 persen sebelum Pemilu 2029. GKSR menyatakan bahwa angka 4 persen sudah dinilai inkonstitusional oleh MK, dan menggunakan dasar itu untuk mendudukan tuntutan ambang batas 1 persen atau 0 persen.

Perkembangan Terakhir

2026-09-26

• Milad ke-1 GKSR diperingati di Menteng, Jakarta Pusat. Delapan partai nonparlemen meluncurkan Naskah Akademik dan Draf RUU Pemilu/Politik versi GKSR (200+ halaman).
• Tuntutan utama diulang: parliamentary threshold maksimal 1 persen (Partai Ummat mengusulkan 0 persen), verifikasi parpol disederhanakan, dan mekanisme stembus accord sebelum pemilu.
• GKSR mengancam judicial review dan perlawanan publik jika DPR mengabaikan putusan MK dan tidak melibatkan parpol nonparlemen.

Catatan

• Dokumen Naskah Akademik dan Draf RUU Politik GKSR yang dirumuskan selama satu tahun bergerak mencakup tata kelola aktor pemilu, sistem pemilu campuran, manajemen pemilu, dan penegakan keadilan pemilu (electoral justice).
• Dari perspektif ilmiah, GKSR merujuk rumus Taagepera untuk memperkuat argumen ambang batas proporsional tidak lebih dari 1 persen.

Sumber

• doc_adf9c8382a0f_siaran-pers-gksr-milad-1.docx (siaran pers GKSR, Diserahkan GKSR / Media Center GKSR, 2026-09-26)